.

MENDESAK: UU ANTI-PERZINAAN!!!

0 Comments 27 February 2011

Oleh. Tiar Anwar Bahtiar, M.Hum

Kasus video mesum Ariel-Luna Maya-Cut Tari yang akhirnya diakui oleh para pelakunya semakin menambah panjang kebobrokan negeri ini. Soal kasus korupsi jangan ditanya lagi. Indonesia sudah jadi nomor satu se-Asia. Sudahlah korupsi ini belum tertangani dengan baik sampai wajah Indonesia babak belur gara-gara yang satu ini, tiba-tiba kasus memalukan video Ariel muncul. Kasus ini sangat menyentak, bukan hanya bagi para pelakunya, tapi bagi rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Kasus video perzinaan Ariel ini kelihatannya hanya salah satu puncak gunung es. Di bawahnya tersimpan berbagai kasus serupa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Apalagi kalau kita mengamati merebaknya video dan konten-konten porno lainnya di dunia maya. Indonesia kelihatannya menjadi surga bagi para pengekspor dan penikmat pornografi di internet. Ini memperlihatkan bagaimana sikap permisif terhadap masalah seks bebas di negeri ini sudah sedemikian parah.

Anehnya, pemerintah dan anggota dewan yang terhormat masih menanggapi masalah ini secara dingin. Mereka lebih senang meributkan urusan-urusan diri mereka sendiri. Kalaupun ditanya soal kasus Ariel, jawabannya enteng saja: serahkan semuanya pada proses hukum. Seolah-olah mereka tidak mau ikut memikirkan masalah bangsa sangat serius yang satu ini. Semestinya, sebagai pelayan dan wakil rakyat, pemerintah dan anggota legislatif harus tanggap terhadap masalah ini.

Barangkali pemerintah dan anggota dewan yang terhormat bisa berkilah dengan sudah disahkannya UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Pornografi. Belum lagi ada hukum mengenai perzinaan dalam KUHP. Ketiga aturan itu bisa saja dijadikan alibi bahwa pemerintah dan DPR sudah membuat produk perundangan untuk menangani kasus-kasus seperti video Ariel atau kasus mesum lainnya. Kalau ditelisik lebih mendalam, harus dipertanyakan apakah peraturan-peraturan itu sudah cukup memadai untuk menangani masalah-masalah seks bebas, perzinaan, dan perilaku mesum lainnya?

Belum Ada UU Perzinaan

Pemerintah dan DPR kelihatannya lebih banyak membuat UU yang reaksioner untuk menangani masalah ini, namun melupakan masalah pokok dan substansinya. Saat merebak pornografi akibat reformasi kebablasan di segala bidang, barulah terpikirkan untuk dibuat aturannya. Itupun sebagian kalangan masih mempersoalkannya karena melanggar HAM. Saat media elektronik, terutama televisi dan internet, semakin tidak terkendali dan sudah banyak digunakan sebagai media kejahatan, baru tergerak untuk dibuat peraturannya.

UU Pornografi secara khusus dibuat berkaitan dengan masalah sekitar perzinaan, sekalipun bukan mengatur masalah perzinaannya itu sendiri. Sementara UU ITE lebih bersifat umum. Masalah pornografi dan UU ITE diatur sebatas bila dilakukan melalui media elektronik. Kedua UU ini kali ini memang dapat menjerat kasus video porno Ariel-Luna-Cut Tari, namun patut dipertanyakan efektivitasnya dalam mencegah perzinaan. Sebab, kelihatannya tidak ada perubahan signifikan terhadap perilaku masyarakat. Bahkan tidak lama setelah itu muncul kasus Krisdayanti-Raul Lemons yang melakukan adegan ciuman bibir di depan publik dan disiarkan di hampir seluruh acara infotainment.

Kelihatannya, kedua UU itu baru dapat menangani masalah turunan (aksidensi), bukan masalah pokoknya. Itupun tidak terlalu efektif penerapannya di lapangan. Masih jauh panggang dari api. Video porno, situs-situs porno, gambar-gambar porno, dan adegan-adegan mesum di televisi sampai saat masih sangat marak. Padahal, kasus-kasus semacam inilah yang dibidik oleh kedua UU di atas. Tujuannya agar pornografi tidak sampai dilihat publik.

Akan tetapi, bagaimana dengan masalah perzinaannya sendiri? Apakah kalau perzinaan merebak di tengah masyarakat, negara memiliki perangkat untuk menindaknya? Jawabannya negatif. Dalam KUHP memang ada disebut mengenai pasal perzinaan (Pasal 284). Namun dalam KUHP warisan kolonial ini perzinaan hanya didefinisikan sebagai hubungan yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah bersama dengan lawan jenis lain yang bukan pasangan sahnya. Itupun delik hukumnya bersifat delik aduan. Kasus seperti ini akan diproses pengadilan kalau suami atau istri melaporkan pasangannya yang melakukan perzinaan.

Ada pula KUHP yang mengatur mengenai pemerkosaan. Akan tetapi yang diatur dalam pasal ini adalah hubungan seks yang dilakukan secara paksa, bukan suka sama suka. Kalau suka sama suka tidak diatur dalam pasal ini. Deliknya pun sama, yaitu delik aduan. Kalau tidak ada yang melaporkan kasus ini tidak akan diproses.

Dari kedua aturan tentang perzinaan di atas, jelas sekali bahwa negara ini tidak memiliki aturan yang tegas mengenai perzinaan. Terhadap perzinaan seolah-olah negara ini bersikap sebagai berikut. Pertama, suatu perbuatan “zina” baru dianggap zina kalau dilakukan dalam konteks “perselingkuhan” antar-pasangan yang sudah berumah tangga. Itu artinya negara tidak pernah menganggap hubungan-hubungan di luar nikah yang dilakukan di luar konteks “perselingkuhan” sebagai perzinaan. Padahal, agama apapun yang ada di negeri ini tidak pernah membedakan perzinaan, baik yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah ataupun oleh lajang dengan bujang. Keduanya tetap terkategori perzinaan.

Kedua, negara baru menganggap perzinaan ini sebagai tindak pidana (kriminal) kalau pihak yang merasa dirugikan (suami atau istri dari yang berselingkuh) melaporkan. Kalau tidak dilaporkan, sekalipun terbukti terjadi, negara menganggapnya sebagai tindakan normal dan biasa-biasa saja. Artinya kalau terjadi perselingkuhan tahu sama tahu dan tidak saling melaporkan, tidak dianggap sebagai kejahatan. Contohnya suami Cut Tari. Karena dia merasa tidak keberatan atas perbuatan istrinya dengan Ariel, maka KUHP Perzinaan tidak bisa diberlakukan kepada yang bersangkutan (Ariel-Cuta Tari).

Ketiga, negara tidak pernah menganggap hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah sebagai perzinaan. Negara juga tidak menganggapnya sebagai perbuatan kriminal. Artinya, perbuatan seperti ini oleh negara dianggap sebagai perbuatan yang normal-normal saja, karena tidak ada satu pun aturan hukum yang menjeratnya.

Keempat, bila ditelisik secara keseluruhan dan mendasar, pandangan negara terhadap perzinaan sangat berlainan dengan pandangan agama dan norma yang berkembang di tengah masyarakat. Negara masih sangat terpengaruh pandangan masyarakat Barat-sekuler mengenai perzinaan. Dalam hal ini karena memang negara ini mengambil begitu saja dari KUHP warisan Belanda. Salah satunya adalah anggapan bahwa perzinaan bukan sebagai tindakan kriminal, melainkan hanya sebagai penyimpangan sosial biasa.

Kalau perzinaan tidak dianggap sebagai tindakan kriminal (pidana) yang merugikan publik, artinya negara melihatnya hanya akan merugikan pihak-pihak yang melakukannya. Yang lain tidak akan terkena imbasnya. Oleh sebab itu, aturan yang ada dalam KUHP hanya sejauh menyangkut kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pandangan dasar seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran semua agama, terutama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Norma yang hidup di tengah masyarakat Indonesia pun tidak ada yang membenarkan perilaku zina ini. Selain itu, pandangan negara ini juga bertentangan dengan fakta di lapangan bahwa perzinaan justru berdampak sangat merugikan bagi masyarakat sehingga layak dikategorikan sebagai tindakan kriminal murni.

Dari Aborsi sampai HIV/AIDS

Untuk membuktikan bahwa perzinaan layak dikategorikan sebagai tindak kriminal, pada bagian ini akan kita kupas berbagai dampak negatif dari perzinaan. Perzinaan dalam pengertian asalnya, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat pernikahan, secara faktual telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat beragam mulai dari perilaku seks bebas yang semakin tidak terkendali, disharmoni sosial, aborsi, sampai serangan penyakit-penyakit yang belum ada obatnya.

Dampak negatif pertama akibat tidak jelasnya sikap negara terhadap perzinaan adalah semakin merebaknya perilaku seks bebas di tengah masyarakat. Bahkan, perbuatan bejat ini sudah sangat mengkhawatirkan di kalangan remaja. Banyak di antara mereka melakukannya tanpa malu-malu lagi. Bagi mereka, berpacaran tanpa melakukan hubungan seks dianggap kuno.

Tidak heran bila menurut Riset Strategi Nasional Kesehatan Remaja yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan tahun 2005 menyebutkan 50,3 persen pelajar SMA di Jakarta pernah berhubungan seks. Survei yang dilakukan BKKBN tahun 2008 menyebut 63 persen remaja di beberapa kota besar di Indonesia telah melakukan seks pra nikah. Dari hasil survei yang dilakukan Annisa Foundation tahun 2006 ditemukan 42,3 persen remaja SMP dan SMA di Cianjur, Jawa Barat, pernah berhubungan seks.

Suvei lain sebanyak 52% remaja di Kota Medan mengaku pernah berhubungan seks di luar nikah. Data tersebut berdasarkan hasil penelitian survei DKT Indonesia, PKBI Rakyat Merdeka, Komnas PA dan analisa SKRRI 2002.Selain itu sebanyak 51% terdapat di Jabotabek, 54% di Surabaya dan juga 47% terdapat di Bandung yang remajanya pernah melakukan hubungan seks pra nikah. Rata-rata usia remaja yang pernah melakukan hubungan seks di luar nikah itu antara 13 sampai 18 tahun

Makin terbukanya akses informasi ditambah tekanan dari lingkungan diyakini menjadi penyebab banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah. Saat ini akses terhadap materi pornografi semakin mudah, misalnya lewat internet atau telepon seluler. Belum lagi pressure dari temannya, misalnya pendapat yang mengatakan kalau masih perawan berarti kuno. Hal ini sedikit banyak mendorong remaja melakukan seks pranikah. (sumber: www.kapanlagi.com).

Apakah kenyataan ini masih dianggap sebagai kejadian biasa oleh negara? Apakah negara memang menghendaki keadaan seperti ini? Apakah negara juga menganggap bahwa perilaku seks bebas tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya? Kalau semua jawabannya “tidak”, maka tidak perlu lagi diperdebatkan bahwa negara harus segera turun tangan. Karena negara ini adalah negara hukum, kepedulian negara hanya bisa dikatakan ada kalau ada aturan hukum berkaitan dengan masalah ini.

Ketika seks bebas merebak, dampak negatifnya pun tidak dapat dibendung lagi. Di antaranya yang langsung dirasakan adalah kehamilan di luar nikah yang sangat tidak dikehendaki. Saat kehamilan di luar nikah terjadi dan diketahui masyarakat sanksi pertama muncul dari masyarakat. Tidak bisa dihindari muncul cemoohan, ejekan, mungkin juga makian. Bisikan-bisikan, gunjingan sampai cercaan terbuka terlontar dari masyarakat. Ini menandakan bahwa perzinaan dan hamil di lura nikah sama sekali tidak selaras dengan adat dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Yang cukup mengherankan, kecaman sosial seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Masyarakat Amerika pun sama-sama mengecam kasus hamil sebelum nikah.

Karena takut akan sanksi sosial itu, banyak pasangan hamil di luar nikah akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi. Inilah yang memicu tingginya tingkat aborsi. Sekalipun tidak selalu dilakukan oleh pasangan di luar nikah, namun sebagian besar kasus menunjukkan aborsi dilakukan oleh mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah, tapi tidak mau hamil atau malu oleh masyarakat.

Angka aborsi yang terdata di Indonesia cukup mengejutkan. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dengan cakupan tak terbatas, ditemukan fakta-fakta mengenai aborsi di Indonesia sebagai berikut. 1.) Kasus aborsi terjadi 2-2,6 juta per tahun atau 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan; 2.) 30% kasus aborsi dilakukan wanita usia 15-24 tahun; 3.) 11% aborsi tak aman di Indonesia menyebabkan kematian; 4.) 53% kasus terjadi di perkotaan; 5.) 73% kasus di perkotaan dilakukan oleh ahli kebidanan, bidan, RB, Klinik KB; 6.) 84% kasus di pedesaan dilakukan oleh Dukun. (sumber: www.inilah.com dan www.kapanlagi.com).

Pasangan zina yang sampai hamil di luar nikah pun seringkali menghadapi masalah psikologis rumit ketika mereka akhirnya terpaksa menikah. Banyak orang tua yang merasa malu kalau anak perempuannya hamil, tapi tidak jelas siapa ayahnya. Akhirnya mereka memilih mengawinkan anaknya, sekalipun secara paksa. Ada yang dikawinkan dengan laki-laki yang menzinahinya atau dengan laki-laki lain.

Selain secara syari’at bermasalah, pasangan yang dikawinkan karena terpaksa ini harus berhadapan dengan kenyataan cemoohan masyarakat dan perkawinan yang tidak harmonis. Akibatnya, kehidupan rumah tangga mereka terancam tidak lama. Bukan satu dua kasus akhirnya pasangan yang dipaksa kawin karena hamil di luar nikah ini akhirnya harus bercerai. Kasus lain, laki-lakinya memilih untuk melarikan diri dan menelantarkan anak dan istrinya. Anak yang tidak berdosa apa-apa akhirnya harus menjadi korban menghadapi ancaman broken home dini yang belum bisa mereka mengerti.

Dari sisi kesehatan, kalaupun tidak terjadi kehamilan, perilaku seks di luar nikah ini, terutama yang dilakukan remaja, berpotensi besar menjadi salah satu pemicu serius kanker serviks di kalangan wanita. Saat usia belasan tahun, rahim masih amat rentan dengan berbagai virus dan kuman, sehingga human papilloma virus (HPV) yang merupakan cikal bakal kanker serviks bisa masuk dan menyerang mereka. Saat ini para remaja putri mungkin belum menyadari akibat dari perilaku seks tersebut. Yang mereka khawatirkan mungkin hanya bahwa mereka tidak hamil. Tetapi yang lebih penting diketahui adalah bahwa virus HPV tersebut mungkin akan menjadi kanker 10-20 tahun mendatang. Itulah mengapa kanker serviks bisa terjadi di usia yang amat muda.

Saat ini kanker serviks menjadi pembunuh wanita nomor satu di dunia. Di seluruh dunia, setiap 2 menit, seorang wanita meninggal akibat kanker serviks. Di Indonesia, setiap 1 jam terjadi kematian wanita akibat penyakit ini (Ferlay J et al. Globocan 2002. IARC 2004). Sementara ketidaktahuan para wanita akan ancaman kanker serviks juga turut membantu banyaknya wanita yang meninggal akibat penyakit ini. Menurut survei dengan melibatkan 5.423 wanita Asia yang dilakukan pada 9 negara, termasuk Indonesia, terbukti hanya 2 persen wanita yang mengetahui bahwa infeksi HPV (Human Papillomavirus) merupakan penyebab kanker serviks. Jadi pengetahuan perempuan mengenai penyebab kanker serviks masih sangat minim.

Seks bebas alias perzinaan juga menjadi penyebab utama timbulnya penularan penyakit kelamin dan PMS (penyakit menular seksual) seperti gonorchea (rajasinga) dan HIV/AIDS. Kedua penyakit ini termasuk dalam kategori yang sangat sulit disembuhkan. Bahkan HIV/AIDS sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, semakin kemari semakin banyak kasus HIV/AIDS di negeri ini. Artinya semakin banyak yang hampir dipastikan akan segera menemui ajalnya akibat penyakit yang satu ini.

Lebih parah lagi, HIV/AIDS tidak hanya menyerang pelaku perzinaannya. Janin yang tidak ikut berdosa dan orang yang memakai suntikan bekas penderita berpotensi besar tertulari penyakit ini. Keduanya belum tentu pelaku, apalagi janin, mustahil jadi pelaku perzinaan. Kenyataan ini mengingatkan pada peringatan Allah Swt. agar mewaspadai adzab yang ditimpakan tidak hanya kepada pelaku kezhaliman, tapi juga kepada orang di sekelilingnya. (QS. 8: 25).

Akibat terus menyebarnya virus mematikan yang satu ini, angka HIV/AIDS di Indonesia sudah sampai pada angka yang sangat mengkhawatirkan. Dalam data statistik mengenai kasus HIV/AIDS yang dilansir Depkes RI bulan Maret 2010 lalu, secara kumulatif kasus AIDS 1 Januari 1987 s.d. 31 Maret 2010 yang tercatat sebanyak 20564 kasus. Dari sekian banyak itu, 3936 di antaranya sudah meninggal dunia. Mereka yang belum meninggal, kecil kemungkinan akan berusia panjang. Di luar yang tercatat ini sangat mungkin jumlahnya masih cukup besar mengingat sistem pencatatan birokrasi kita seringkali asal-asalan dan hanya mengandalkan data terlaporkan.

Secara mengejutkan, kasus HIV/AIDS paling banyak (dibandingkan dengan jumlah penduduk) justru terjadi di provinsi yang penduduknya tidak padat, yaitu Provinsi Papua. Disusul kemudian oleh Bali dan Jakarta. Ketiga provinsi ini kalau diperhatikan baik-baik memang termasuk provinsi yang tingkat prostitusi dan perilaku seks bebasnya sangat tinggi. Terlihat bahwa semakin tinggi intensitas perzinaan, semakin tinggi pula angka HIV/AIDS di sana.

Penanganan Tambal Sulam dan Tidak Substantif

Apa yang dipaparkan di atas mengenai dampak negatif perzinaan hanyalah gambaran sekilas. Dampak negatif lain bukan berarti tidak ada. Sangat mungkin kalau ditelisik lebih mendalam, sederet kasus lain yang akan menambah panjang daftar kehancuran masyarakat akibat perzinaan menanti di depan mata.

Persoalannya kemudian harus diarahkan kepada bagaimana negara menghadapi masalah ini. Sebagai negara hukum, sikap negara ini harus dilihat dari produk perundang-undangannya. Seperti sudah dijelaskan di atas, peraturan mengenai perzinaan di Indonesia ini masih sangat tidak jelas, baik pendefinisian maupun hukumannya. Akibatnya, maraknya perzinaan di mana-mana sama sekali tidak bisa ditindak dan dicegah oleh negara.

Lebih mengherankan lagi, pemerintah justru lebih sibuk mengeluarkan anggaran untuk ‘membuang air’, tapi sumber bocor tidak segera ditutup. Saat kasus HIV/AIDS sudah sangat mengkhawatirkan, buru-buru pemerintah membentuk komite khusus penanggulangan AIDS (KPA) yang dibentuk dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Milyaran anggaran dikeluarkan untuk mengobati penderirta HIV/AIDS dan melakukan pencegahan. Herannya, pencegahan yang dimotori KPA justru sifatnya tidak substantif pula. Salah satunya pembagian kondom ke tempat-tempat pelacuran. Dalam rumus KPA dipercayai bahwa kondom dapat mencegah penyebaran virus HIV/AIDS.

Sejak KPA dibentuk sampai saat ini belum kelihatan ada penurunan angka penderita HIV/AIDS. Setiap tahun trennya bahkan semakin meningkat. Itu artinya apa yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak efektif. Selain seringkali kerja KPA asal-asalan, juga fundamental logika yang digunakan pemerintah melalui KPA salah total. Pemerintah menganggap bahwa HIV/AIDS dapat dicegah tanpa menghentikan laju perzinaan.

Fundamental logika semacam ini jelas bertentangan dengan kenyataan. Kenyataan pertama, kondom atau semisalnya tidak pernah bisa mencegah penyebaran HIV/AIDS. Kenyataan kedua, penyakit kelamin seperti HIV/AIDS dan semisalnya terjadi akibat hubungan kelamin secara tidak bertanggung jawab alias perzinaan. Sekalipun penularannya bisa melalui media lain seperti jarum suntik dan diturunkan secara genetis melalui kehamilan, namun asal-muasal terjadinya penyakit ini akibat perzinaan. Perzinaan inilah yang menjadi biang masalah utamanya.

Oleh sebab masalah utamanya belum disentuh secara serius, tidak mengherankan kalau dampak turunannya pun tidak pernah bisa diatasi dengan baik. HIV/AIDS, gonorchea, aborsi, anak telantar, dan lainnya setiap tahun angkanya bukan semakin menurun sekalipun sudah dikeluarkan anggaran begitu banyak untuk menanganinya. Ibarat sebuah kapal yang tergenang air akibat terjadi kebocoran. Sementara air genangannya terus dibuang ke laut, tapi sumber bocornya tidak pernah ditutup rapat-rapat. Perumpamaan ini pas untuk menggambarkan sikap negara terhadap masalah perzinaan.

Saatnya UU Perzinaan!

Kalau disadari sepenuhnya bahwa persoalan pokoknya adalah perzinaan, sebetulnya pemerintah sudah tidak perlu lagi banyak berpikir. Perumusan UU yang mengatur masalah-masalah perzinaan sudah sangat mendesak. Sudah terlalu banyak alasan dan sulit dibantah, baik dari sisi sosiologis maupun dari sisi norma yang berkembang di masyarakat, bahwa memang harus segera diatasi masalah perzinaan yang menjadi biang keladi dari banyak masalah turunannya.

Katakanlah ideologi negara ini sekuler, sekalipun tidak pernah diakui. Tanpa mempertimbangkan agama pun sudah begitu kentara dampak negatif yang ditimbulkan perzinaan. Di negara se-sekuler apapun sesuatu yang berdampak negatif terhadap masyarakat tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik saja. Justru inilah kriteria dasar dalam menentukan baik-buruk. Kalau sudah nyata dampak buruknya baru dikatakan salah dan tidak benar. Dari sisi ini, negara sudah punya alasan sangat kuat untuk mengatur masalah perzinaan.

Indonesia sesungguhnya tidak benar-benar sekuler. Sistem hukum dan konstitusi Indonesia masih memungkinkan untuk diakomodasinya sebagian hukum agama, terutama Islam yang dianut mayoritas negeri ini. Banyak contoh perundang-undangan yang mengakomodasi hukum Islam seperti UU Zakat, UU Perwakafan, UU Perbankan Syari’ah, dan sebagainya. Artinya pertimbangan agama sangat mungkin untuk dijadikan bahan untuk melahirkan produk hukum positif.

Dalam konteks perzinaan ini, Islam termasuk yang paling tegas menghukuminya. Bahkan garis besar aturan hukumannya pun diatur di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa masalah zina merupakan salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus secara serius. Praktik pelaksanaan hukum bagi pezina pun sudah diuji belasan abad. Selama belasan abad itu pula perzinaan relatif tidak menjadi masalah besar. Berlainan dengan di negara-negara sekuler, kasus-kasus perzinaan sudah sampai ambang batas yang sulit ditanggulangi.

Atas dasar itu semua, pihak-pihak yang berkompeten harus segera berinisiatif mengusulkan dibuatnya UU mengenai perzinaan. Dalam hal ini pemerintah atau fraksi-fraksi di DPR dapat mengajukan inisiatif perumusan Rancangan UU-nya. Modelnya tentu anggota dewan yang terhormat dan pemerintah lebih paham. Bisa membuat UU sendiri seperti UU Pornografi dan ITE atau mengubah KUHP yang ada tentang perzinaan. Masalah teknis dapat diselesaikan dengan mudah asal ada kemauan.

Di kawasan hukum Indonesia sebetulnya sudah ada legislasi didasarkan pada ketentuan syari’at Islam, yaitu di Provibsi Aceh. Sekalipun banyak dikecam oleh kelompok-kelompok liberal sebagai hukum yang diskriminatif, tapi sebagai salah satu produk hukum di wilayah hukum Indonesia sesungguhnya UU yang dibuat di Aceh adalah sah dan legal. Kekuatan-kekautan negara dapat digunakan untuk melaksanakannya. Salah satu UU berkenaan dengan perzinaan ini adalah Qanun Provinsi Nenggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Produk hukum ini dapat dijadikan contoh kasus teknis dalam menangani masalah perzinaan berdasarkan prinsip syari’at Islam.

Yang menjadi persoalan justru kemauan politik (political will) dari pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang harus paling bertanggung jawab atas isu ini adalah para legislator dari partai-partai Islam dan aktivis-aktivis Muslim yang duduk di birokrasi terkait. Mereka adalah wakil-wakil Islam dan umat Islam dalam pusara kekuasaan. Kalau masalah ini tidak menjadi konsens mereka, patut dipertanyakan apa makna “Islam” dan “Muslim” yang mereka sandang. Kalau mereka lupa dan lalai, sebagai konstituen dan Muslim yang baik, kita berkewajiban menegur dan mengingatkan mereka sebagai wujud tawâshau bil-haq wa tawâshau bish-shabr. Untuk mendukung UU perzinaan ini, umat Islam harus merapatkan barisan seperti saat dukungan terhadap UU Sisdiknas dan UU Pornografi. Wallâhu A’lam.

Author

persis_p

persis_p - who has written 155 posts on PEMUDA PERSATUAN ISLAM.


Contact the author

Share your view

Leave a Reply

© 2014 PEMUDA PERSATUAN ISLAM. All rights reserved.

Powered by Blog.com